Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual Berkomitmen Dukung Program Strategis Nasional
Nazkanews – Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari ruang media center Pemerintah Kabupaten Kampar, Senin (13/07/2026).
Agenda rakor kali ini dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga ikan segar, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan agenda strategis nasional.
Dari Pemerintah Kabupaten Kampar hadir Wakil Bupati Misharti, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta memanfaatkan Portal Resmi DTSEN sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Usai mengikuti rakor, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program-program strategis nasional.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi berjalan optimal, memanfaatkan DTSEN, serta mendukung penuh percepatan Program 3 Juta Rumah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ahmad Yuzar.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kampar untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, serta bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. (*)
