Sikapi Efisiensi Anggaran Fraksi Partai Golkar Minta Pemda Kampar Tingkatkan PAD

Nazkanews - Fraksi Partai Golkar DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset daerah dengan cara pemanfaatan aset daerah yang tidak terpakai agar bisa memberikan kontribusi kepada daerah.

"Kita minta kepada Pemda Kampar melakukan identifikasi aset daerah seperti tanah, bangunan dan lainnya serta terus mendorong PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah," ujar juru bicara Partai Golkar Min Amir Habib Efendi Pakpahan dalam rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi didampingi wakil ketua Iib Nursaleh dan Sunardi, Rabu (9/4/2025).  

Kemudian, melakukan identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset daerah dengan cara pemanfaatan aset daerah yang tidak terpakai sehingga bisa memberikan kontribusi kepada daerah seperti tanah, bangunan dan lainnya serta terus mendorong PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. 

"Kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif rendah yaitu 14,55%, meskipun telah terjadi peningkatan sebesar 46,6% dibanding tahun sebelumnya, namun demikian ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat tinggi. Selain itu, sektor retribusi mengalami penurunan, yang menandakan serapan dalam sektor pendapatan lokal masih kurang maksimal," jelasnya. 

Untuk hal tersebut diatas maka Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar membuat kajian ilmiah terhadap potensi PAD terdiri dari sektor pajak retribusi dan pendapatan lainnya.

Selain itu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menyikapi efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri.

"Menyikapi efesiensi anggaran yang diamanatkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri, maka Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi," kata dia.

Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Pemerintah Daerah melakukan evaluasi struktur belanja operasi dan mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja operasi, khususnya belanja pegawai dan barang/jasa yang menyerap sebagian besar karena belanja operasi menyerap hingga 72% dari total belanja daerah, dengan belanja pegawai mencapai Rp 1,17 triliun dan belanja barang/jasa Rp 898 miliar.

"Struktur ini menunjukkan beban tetap yang tinggi dan membatasi ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang produktif dan berorientasi pada hasil langsung ke masyarakat," terangnya.

Saran lain dari fraksi ini, meminta kepada pemda agar dapat membayarkan honorarium tenaga honor daerah dan tenaga honor lepas sampai akhir masa kerjanya. Dalam pandanang fraksi ini masih ada OPD yang belum membayar honor tersebut, sememtara sebagian OPD yang telah membayarkannya.

Hal lain yang sangat mendesak dan sempat viral soal pekerjaan tunda bayar pada APBD tahun anggaran 2024, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar segera diselesaikan dalam waktu secepatnya karena menyangkut hajat orang banyak.

Dalam optimalisasi belanja modal Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas belanja modal, serta memastikan alokasinya pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal karena Realisasi belanja modal sebesar 85,66% dari pagu menunjukkan adanya ruang perbaikan, meskipun ada peningkatan 32,63% dibanding tahun sebelumnya. Belanja modal yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Untuk revitalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meminta kepada Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap BUMD agar berkontribusi lebih besar terhadap PAD dan pembangunan ekonomi lokal, karena saat ini, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (termasuk BUMD) baru sekitar 5,6% dari total pendapatan daerah. Padahal BUMD dapat menjadi instrumen strategis dalam sektor-sektor seperti energi, air, pangan, dan jasa keuangan daerah.

Saran lain, dalam penajaman penggunaan belanja tak terduga, agar mengalokasikan dan merealisasikan belanja tidak terduga secara lebih tepat guna dan siap digunakan untuk kondisi darurat atau mendesak, karena realisasi belanja tidak terduga hanya mencapai 8,25% dari alokasi.

"Hal ini menandakan minimnya antisipasi atau kesiapsiagaan terhadap situasi insidental seperti bencana alam, krisis harga pangan, atau keadaan darurat lainnya," terangnya.

Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan berbasis pemerataan wilayah sangat diperlukan pendekatan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan ketimpangan kepadatan dan pertumbuhan penduduk antar kecamatan, karena ketimpangan kepadatan sangat mencolok, dengan Kecamatan Kampar mencapai 408 jiwa/km², sedangkan Kampar Kiri Hulu hanya 9 jiwa/km². Ketimpangan ini berdampak pada ketidakmerataan akses pelayanan dan pembangunan infrastruktur.

Kritikan lain, terhadap pengadaan mobil pemadam kebakaran masih banyak wilayah yang harus ada mobil kebakaran tersebut.

Diakhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tentang Realisasi pembangunan Asrama Putri Mahasiswi di Yokyakarta yang gagal total pelaksanaan pembangunannya.

"Untuk mensukseskan kerja-kerja pemerintah daerah yang sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kampar terpilih maka Fraksi Partai Golkar mendukung kebijakan bupati melakukan rotasi maupun mutasi terhadap aparatur pemerintah daerah berdasarkan keahlian The Right Man in The Right Place dalam penempatanya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya. (*)