Sekda Rohil Hadiri Monev SP4N LAPOR Bersama KemenPAN-RB dan Diskominfo Se-Provinsi Riau ‎

Oct 9, 2025 - 19:01 WIB
Sekda Rohil Hadiri Monev SP4N LAPOR Bersama KemenPAN-RB dan Diskominfo Se-Provinsi Riau ‎

Nazkanews - Bupati Rokan Hilir yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Fauzi Efrizal S.Sos., M.Si. dan didampingi Kadis Kominfotiks H. Mursal, SH., menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) tingkat Provinsi Riau. ‎Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, bertempat di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (9/10/2025). Turut hadir Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Riau, Zulhelmi D, perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau, serta pejabat KemenPAN-RB. ‎KemenPAN-RB diwakili Analis Kebijakan Madya Emelda Suparti, menyampaikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi fokus penting pada tahun 2025. ‎Hal itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penguatan Peran Simpul Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, yang menegaskan peran strategis provinsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. ‎“Tahun 2025 ini menjadi momentum penting karena regulasi baru tersebut menegaskan bahwa simpul koordinasi di tingkat provinsi memiliki peranan strategis dalam memastikan pengelolaan pengaduan berjalan efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. kegiatan Monev SP4N-LAPOR tidak hanya untuk memotret capaian, tetapi juga memperkuat fungsi-fungsi koordinasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan di kabupaten/kota", ujarnya. ‎Beliau juga menambahkan “Dari forum ini kami berharap muncul peta kondisi terkini, daftar isu prioritas, serta praktik-praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. tiga fokus utama yang ingin didorong melalui kegiatan ini, yaitu penguatan kelembagaan dan keberlanjutan tim pengelola pengaduan, peningkatan kualitas respon dan tindak lanjut laporan masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas pihak," tambahnya. ‎“Data pengaduan jangan hanya disimpan, tetapi harus dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan. Dengan dukungan teknologi dan pendekatan berbasis data, LAPOR kini bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari ekosistem transformasi digital pelayanan publik,” tutupnya. ‎Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Riau Zulhelmi D, mewakili Gubernur Riau, menyampaikan bahwa penerapan SP4N-LAPOR merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Provinsi Riau. SP4N-LAPOR bukan hanya sarana menyampaikan keluhan, tetapi juga jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap laporan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah,” ujar Zulhelmi. ‎“Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus bersinergi, memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan jelas dan tuntas. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tutupnya. ‎Dalam kesempatan yang sama, Sekda Rohil H. Fauzi Efrizal menegaskan bahwa pengelolaan sistem pengaduan publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berintegritas. ‎"Ini merupakan suatu hal yang baik dan positif, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, sehingga masyarakat yang memiliki pertanyaan terkait infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya, memiliki akses untuk mempertanyakan itu kepada pemerintah melalui aplikasi SP4N LAPOR!. Dengan disampaikannya keluhan masyarakat ke aplikasi tersebut, kemudian ditanggapi oleh pemerintah, masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir," ujarnya. ‎Ia juga menambahkan "Pada tahun ini Rohil dinilai oleh KemenPAN-RB melalui pengelolaan SP4N LAPOR! Dan sayangnya Rohil menduduki peringkat terbawah kedua. Tentu akan menjadi bahan evaluasi kita, dan ini juga bukan semata-mata karena pelayanan pemerintah yang kurang baik, tapi karena kita ini daerah kabupaten yang dimana akses untuk masyarakat menyampaikan laporan ke SP4N LAPOR! masih kurang maksimal dan terbatas. Jadi untuk ke depannya kita juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aplikasi SP4N LAPOR, Sehingga masyarakat tahu dan memahami bagaimana cara menyampaikan aduan mereka ke pemerintah melalui aplikasi ini kemudian ditindaklanjuti, maka pelayanan Pemda Rohil bisa menjadi lebih baik lagi," tutupnya.