Juswari Ingatkan Kepala Daerah Harus Berani Ungkapkan Sang Koruptor
Nazkanews - Praktisi Hukum Juswari Umar Said mengingatkan kepada kepala daerah yang akan terpilih dari hasil Pilkada 2024 harus berani mengungkapkan para pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan daerah.
"Siapapun yang akan terpilih nantinya jadi Bupati dan Wakil Bupati Kampar harus berani mengungkapkan pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan daerah termasuk para pemimpin sebelumnya," ujarnya.
Ia menyampaikan hal ini karena sangat mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan saat dilantik menjadi presiden pada Ahad (20/10/2024).
Salah satunya tentang korupsi. "Presiden telah menyatakan tekad bulatnya untuk memberantas korupsi sehingga ini dapat diungkap dari pusat sampai ke daerah," kata dia.
Dalam pidatonya, presiden menegaskan agar semua pihak berani untuk mawas diri yang salah satunya banyaknya kebocoran dan korupsi yang merugikan negara.
Prabowo mengajak semua pihak harus berani mengungkapan kenyataan riil dan mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan.
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kampar ini mengatakan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo harus menjadi tauladan khususnya mengenai kebocoran keuangan daerah dan adanya kebocoran masa lalu.
"Apabila ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diduga telah merugikan daerah, siapapun bupatinya di masa lalu,.maka bupati terpilih nantinya harus berani mengungkapkan kasus-kasus korupsi dengan tegas baik masa lalu maupun pada level-level kepemimpinan pemerintahan yang sedang berjalan sesuai fakta agar dapat diproses secara hukum," terangnya.
Juswari yang mengidolakan Prabowo sejak ia duduk di bangku SMP ini menyampaikan rasa bangganya atas tekad dari Presiden RI kedelapan ini untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi yang diungkapkan berkali-kali dalam pidatonya itu.
Sebab menurutnya, masih banyak penyelewengan, korupsi di semua tingkatan dan ini sangat membahayakan masa depan bangsa dan negara pada generasi selanjutnya.
Menurutnya ini harus menjadi catatan khusus dan peringatan keras kepada semua kepala daerah dan aparatur pemerintah serta semua pihak agar lebih berhati-hati dalam penggunaan keuangan agar tidak terjadi kebocoran.
Ketua Dewan Penasihat DPC Peradi Kampar ini mengingatkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (PAD) dapat membuat program yang jelas, terukur dengan target dapat mensejahterakan masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingan sendiri yang dapat berdampak pada kerugian keuangan daerah karena hasil pungutan PAD masuk ke kantong pribadi.
"Berhentilah melakukan pencitraan-pencitraan, bekerjalah dengan program-program yang baik kerja nyata untuk masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan dari presiden menurunkan praktik korupsi secara signifikan dapat tercapai," ujarnya. (*)
