Fraksi PKB Sampaikan Beberapa Catatan Penting Terhadap LKPJ Bupati Kampar 2024
Nazkanews - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kampar menekankan pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan inovasi dan intensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan untuk menghadapi kondisi fiskal nasional APBN 2025 yang saat ini terjadi merata ke seluruh daerah.
"PKB menekankan efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan, harus disikapi secara adaptif oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya dalam konteks penguatan kemandirian fiskal daerah, maka pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan inovasi dan intensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan," kata Jihad Aqsa sebagai juru bicara menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PKB di ruang rapat paripurna DPRD Kampar terhadap LKPJ 2024, Rabu (9/4/2025).
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi didampingi tiga wakilnya, Iib Nursaleh, Zulpan Azmi dan Sunardi itu, PKB menjelaskan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat tidak dapat terus dipertahankan, terlebih di tengah dinamika fiskal nasional yang semakin kompetitif dan selektif.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong agar Bapenda tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas penerimaan, tetapi juga melakukan reformasi tata kelola pajak dan retribusi daerah dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan berbasis teknologi digital.
Selain itu, perluasan basis pajak, penertiban potensi-potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pelibatan masyarakat dalam edukasi pajak daerah menjadi hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti.
Fraksi ini berharap, dengan kinerja Bapenda yang progresif dan berbasis data, Kabupaten Kampar dapat membangun fondasi fiskal yang kuat guna membiayai program-program prioritas pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, beberapa catatan penting menjadi kritik dan saran fraksi ini yakni tentang bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut fraksi ini sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan inklusif, sehingga perlu dikelola dengan pendekatan kebijakan yang berbasis data, berorientasi pada keadilan sosial, dan berlandaskan prinsip good governance.
Dalam konteks LKPJ Bupati Kampar Tahun 2024, kami memberi apresiasi terhadap upaya akses pendidikan dan layanan kesehatan di Kampar pada tahun 2024, namun, Di bidang pendidikan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat mutu pedagogik, revitalisasi kurikulum yang kontekstual, penguatan literasi digital, serta peningkatan kesejahteraan dan distribusi tenaga pendidik secara proporsional.
Sementara dalam sektor kesehatan, Fraksi PKB menekankan pentingnya penguatan sistem pelayanan kesehatan primer melalui optimalısası peran puskesmas, peningkatan kualitas tenaga medis, perluasan cakupan jaminan kesehatan, serta implementasi program promotif dan preventif yang berbasis komunitas guna menekan angka kesakitan, kematian ibu dan anak, serta stunting.
Oleh karena itu, Fraksi PKB berharap agar pe
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap LKPJ Bupati Kampar Tahun 2024, Fraksi PKB mencatat bahwa sejak tahun 2016 hingga 2024, sudah tidak adanya program beasiswa bagi mahasiswa Kampar, yang secara substantif mencerminkan adanya kekosongan kebijakan afirmatif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal secara berkelanjutan. Ketiadaan program ini tidak hanya berimplikasi pada tertundanya mobilitas sosial vertikal generasi muda, tetapi juga berdampak terhadap melemahnya daya saing daerah dalam konteks pembangunan berbasis pengetahuan.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun berikutnya dapat memberikan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk program beasiswa bagi mahasiswa Kampar, baik dalam bentuk beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, maupun beasiswa bidang studi strategis, sebagai bagian dari komitmen nyata dalam mengangkat kualitas SDM daerah dan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, progresif, dan berkeadilan sosial.
Saran lain berkenaan dengan infrastruktur dan pembangunan, PKB mengapresiasi capaian pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 2024, namun PKB berharap agar pada tahun berikutnya Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang merata dan berorientasi pada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat masyarakat.
Fraksi PKB menilai bahwa masih banyak jalan desa, jembatan penghubung, dan fasilitas umum lainnya yang perlu segera di perbaiki maupun dibangun baru, terutama diwilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara maksimal.
"Kami berharap program pembangunan tahun 2025 dapat direncanakan secara matang, dilaksanakan secara transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat guna memastikan hasil pembanguan benar-benar berdampak pada peningkatan akses, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten kampar secara ke seluruhan," terangnya.
Berdasarkan evaluasi terhadap LKPJ Bupati Kampar Tahun 2024, Fraksi PKB mencermati bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya implementasi sistem merit dalam manajemen ASN.
Masih tingginya praktik birokrasi yang bersifat prosedural dan belum adaptif terhadap inovası, serta rendahnya integrası pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan juga perlu ditingkatkan agar lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk melalui digitalisasi layanan publik, penguatan kapasitas aparatur sipil negara, evaluasi kinerja berbasis output dan outcome, serta pemberdayaan unit kerja yang berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
"Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera disikapi secara sistematis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Fraksi PKB berharap agar Pemerintah Kabupaten Kampar harus mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar yang terjadi pada saat ini dan juga harus menyusun langkah strategis untuk mencegah terulangnya kondısı serupa di tahun anggaran berikutnya," terangnya. (*)
