Bupati Rohil Sambangi Kemenkeu Demi DBH 520 Miliar Rupiah
Nazkanews - Guna memastikan kelancaran pembangunan dan stabilitas fiskal daerah, Bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Kunjungan ini berfokus pada upaya percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 serta penyelesaian dana tunda salur.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bistamam didampingi langsung oleh Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, serta jajaran pejabat eselon di lingkungan Pemkab Rohil, di antaranya Plt. Kepala BPKAD Sarman Syahroni, Kepala Dinas PUTR Khoirul Fahmi, Kadis Perkim Aulia Putra, Kepala Bapperida Benny Martedi, dan Kepala Dinas Kominfotiks Mursal.
Kedatangan rombongan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini disambut langsung oleh Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Sandy Firdaus
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bistamam menyampaikan aspirasi utama terkait kondisi keuangan daerah. Beliau berharap Menteri Keuangan dapat segera merealisasikan penyaluran dana tunda salur DBH sebesar Rp. 520 Miliar.
"Kami sangat berharap agar dana tunda salur sebesar Rp.520 Miliar ini dapat segera dicairkan. Hal ini sangat krusial agar Kabupaten Rokan Hilir dapat segera menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga maupun program pembangunan lainnya yang sempat tertunda," ujar Bupati Bistamam.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni, menekankan bahwa percepatan ini akan menjadi stimulus penting bagi roda ekonomi di Rokan Hilir. Ia berharap kekurangan penyaluran di periode sebelumnya dapat segera ditutupi melalui koordinasi intensif ini.
Menanggapi permohonan tersebut, pihak Dirjen Perimbangan Keuangan menyatakan menyambut baik koordinasi proaktif yang dilakukan Pemkab Rohil. Sandy Firdaus berkomitmen untuk menindaklanjuti usulan tersebut dan akan menyampaikan laporan ini langsung kepada Menteri Keuangan untuk dikaji sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik terang bagi penyelesaian kendala anggaran di Rokan Hilir, sehingga program-program strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan di tahun 2025.(**)
